Pajak THR PNS Ditanggung Pemerintah, Bagaimana dengan Swasta?

Pajak THR PNS Ditanggung Pemerintah, Bagaimana dengan Swasta?

NovaPoker - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI dan anggota Polri. THR yang diberikan pada tahun ini pun jauh lebih besar karena ditambah dengan tunjangan-tunjangan. 

Dalam PP tersebut, penghasilan THR tersebut akan dikenakan pajak penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditanggung pemerintah, selain itu besaran penghasilan juga tidak akan dikenakan potongan iuran dan lainnya berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk pihak swasta THR juga akan diberikan. Namun untuk pajak yang diberikan akan ditanggung oleh perusahaannya masing masing.

Akan tetapi lanjutnya, yang dipotong hanya sebatas Pajak Penghasilannya saja (PPh). Karena Sri Mulyani menyebut jika semua penghasilan yang didapat oleh swasta merupakan subjek pajak. 

"Ya kalau pajak penghasilan iya, tapi kalau sebetulnya dari pemerintah itukan diambil langsung PPh otomatis dipotong, kalau swasta kalau setiap pendapatan itu seharusnya subjek pajak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, dilansir Agen Poker, Kamis (24/5/2018). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga membuka peluang agar skema pemberian THR PNS dan swasta bisa diterapkan lagi pada tahun depan. Sebab menurutnya, THR pada tahun ini diyakini lebih besar manfaatnya dibandingkan tahun tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu lanjut Ani, saat ini dirinya juga tengah mengajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada DPR RI. Kerangka itu nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pengusahaan APBN 2019. 

"Kan itu selalu dibahas (THR) dalam APBN yang ini sekarang lagi dibahas mulainya," ucapnya.