Hasto PDIP: Banyaknya OTT Tapi Korupsi Tetap Terjadi, Mengapa?
BintangBola - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah belakangan ini. PDIP geram dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat tersebut.
"PDIP merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang
merupakan kejahatan kemanusiaan," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto
Kristiyanto, dalam siaran tertulisnya kepada Agen Bola, Jakarta, Minggu (10/6/2018).
Terlebih, beberapa kepala daerah yang terkena OTT KPK itu merupakan kader PDIP. Dia mengatakan, PDIP telah memberi sanksi berat kepada kadernya yang terbukti korupsi.
"Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu
pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir
politiknya. Tetapi kenapa masih terjadi?" ujar Hasto.
"Apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau
karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau
pencegahan korupsi yang mandul?" lanjut dia.
Menurut dia, PDIP mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. PDIP,
lanjut dia, tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi
maksimum bagi para koruptor.
Oleh karena itu, PDIP
memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang melaksanakan
OTT dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan
sesuai mekanisme.
Beberapa hari lalu, KPK melakukan OTT di Blitar dan Tulungagung. Dia pun mempertanyakan OTT yang dilakukan KPK tersebut.
"Saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang
bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau
sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini
mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki
elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar,"
kata Hasto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar